You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PON XIX Banyak Kecurangan, DKI Akan Surati KONI Pusat dan Kemenpora
photo Suriaman Panjaitan - Beritajakarta.id

DKI Minta Kemenpora dan KONI Evaluasi Pelaksanaan PON XIX

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat.

Kami kurang puas atas berbagai pelanggaran, ketidakprofesionalan, keberpihakan dari tuan rumah

"‎Kami kurang puas atas berbagai pelanggaran, ketidakprofesionalan, keberpihakan," ujar Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/9).

Menurut Djarot, ia mendapatkan informasi terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pertandingan di beberapa cabang olahraga. Dan ini sangat disesalkan, sebab bisa mempengaruhi psikologis dari atlet.

Atlet DKI Tak Boleh Gentar di PON XIX

"Atlet dibina bertahun-tahun drop ketika dicurangi atau merasa tidak adil. Terutama cabor tidak terukur bahkan terukur masih juga berusaha dicurangi‎," katanya.

Djarot mengatakan, sesungguhnya semangat PON itu untuk meningkatkan kualitas dari atlet. Agar mereka bisa termotivasi untuk mencetak prestasi di ajang internasional.

"Semangat PON mencetak atlet berprestasi dan memantau pembinaan. Kalo terus menerus olahraga kita di tingkat regional mengalami penurunan peringkat, bagaimana Asian Games‎," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11081 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1335 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1259 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1259 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye976 personBudhi Firmansyah Surapati